KINERJA PERDAGANGAN LINTAS BATAS NTT-TIMOR LESTEE
Abstract Views: 1191 | PDF Downloads: 846
Abstract
The border trade between Belu Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia and Republic Democratic of Timor Lestee (RDTL) become the crucial issue. It is due to the border become the illegal trading of all comodities, particularly staple foods due of its high different price of those commodities. While on the other hand, they were a big families of those people in Indonesia and Timor Lestee. The trade using the many jalan tikus (rat streets) to reach Belu which familiar to illegal trader from RDTL in order to get income. This happened after Timor Timur has separated from Indonesia. This paper aims to describe the situation of ilegal trade border between East Timor and Timor Lestee.References
Ateng S (1996); Perdagangan Lintas Batas Entekong dalam Wiranta S (ed) ‘Peranan Perdagangan Luar negeri dalam Pembangunan Ekonomi Daerah’, Pusat Penelitian Ekonomi dan Pembangunan-LIPI, Jakarta.
Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur (2004); Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2003 (Kupang: BPS)
------------------------------------------------------------------- (2004); Pendapatan Regional Nusa Tenggara Timur 2000-2003 (Kupang: BPS)
------------------------------------------------------------------- (2003); Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 1993-2002 (Kupang: BPS)
Badan Pusat Statistik dan Pemerintahan Kabupaten Belu, 2005, Kabupaten Belu Dalam Angka 2004 (Atambua: BPS dan Pemda Kabupaten Belu)
------------------------------------------------------------------------ (2004); Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu 2003 (Atambua: BPS dan Pemda Kabupaten Belu)
Bank Indonesia (2002); Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukuran di Indonesia (Jakarta: PPSK-BI)
Haba, J, dan Siburian, R (2003); Studi Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokrasi Timor Leste sebagai Pengembangan Standar Hidup (Jakarta: PMB-LIPI)
Lucky Sondakh (2003); Globalisasi dan Desentralisasi: Perspektif Ekonomi Lokal, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
Moleong, LJ (1997; Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
Pemda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu (2005); Kabupaten Belu dalam Angka 2004 (Atambua: Pemda dan BPS Kabupaten Belu)
Pemerintah Kabupaten Belu (2004); Panduan Operasional Lima Pilar Pembangunan Kabupaten Belu (Atambua: Pemda kabupaten Belu)
------------------------------------ (2004); Profil Daerah Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2004 (Atambua: Pemda Kabupaten Belu)
------------------------------------ (2004); Rencana Strategis Kabupaten Belu 2004-2008 (Atambua: Pemda Kabupaten Belu)
----------------------------------- (2003); Rencana Penanganan Perbatasan RI (Belu) – Timor Leste Tahun 2003 (atambua: Pemda Kabupaten Belu)
Mubyarto, (2002); Membangun Perekonomian Rakyat Nusa Tenggara Timur (Kupang: kertas kerja)
Riyadi dan D.S Bratakusumah (2003); Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi daerah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
Usman, S dkk (1999); Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Laporan IBRD yang presentasikan pada Lokakarya Nasional, Jakarta Desember.
Copyright (c) 2017 Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.