KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG
Abstract
Ringkasan Eksekutif
Peningkatan harga minyak goreng dan bahan bakunya selama pandemi hingga awal tahun 2022 mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh Kementerian Sosial, program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dengan aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) oleh Kementerian Perindustrian, dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) oleh Kementerian Perdagangan. Tulisan ini bertujuan mengevaluasi kebijakan tersebut selama periode April hingga Agustus 2022. Hasil analisis menggunakan metode Regulatory Impact Assessment menunjukkan bahwa program BLT berdampak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan prosedur monitoring dalam MGCR baik untuk dilaksanakan jangka panjang. Kedepannya dengan turunnya harga CPO dan minyak goreng curah, maka tata program MGCR sebaiknya terus dilaksanakan tanpa adanya kebijakan DMO. Sistem informasi yang mampu mendata dan melacak distribusi dan harga minyak goreng dalam program MGCR berpotensi menjadi early warning system dalam ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditi lainnya khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Minyak Goreng, Implementasi Kebijakan
Executive Summary
The government have taken actions on ensuring palm cooking oil affordability and availability for public due to raw material and its increasing price during pandemic up until the first half of 2022. Some of the policies that are implemented are Direct Cash Assistance (BLT) for cooking oil issued by the Ministry of Social Affairs, bulk palm cooking oil procurement for small and medium businesses (MGS) issued by the Ministry of Industry, and the bulk cooking oil public program (MGCR) issued by the ministry of trade. This article is written to evaluate those government program from April to August 2022. By conducting Regulatory Impact Assessment (RIA), it is found that BLT has a positive impact on increasing people's purchasing power on short-term solution, while monitoring procedure on MGCR program is preferred on long-term solutions. Governing distribution in MGCR program can continuously implemented without DMO after CPO and bulk cooking oil price declined. Information systems that are used in the program to register and track palm cooking oil distribution and its price, has a potential to be an early warning system and facilitate ensuring other commodities availability and affordability, particularly for basic necessities and/or essential goods.
Key Words: Government Policy, Palm Cooking Oil, Policy Implementation
References
Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan perekonomian Indonesia 2022. https://www.bps.go.id/publication/2022/09/16/2ff6faa58654862615a92019/laporan-perekonomian-indonesia-2022.html
Badan Pusat Statistik. (2022). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, september 2021. https://www.bps.go.id/publication/2022/06/23/2ab66056b248b86057743ba4/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-september-2021.html
CNBC Indonesia. (2022). Rusia-ukraina perang bikin harga cpo melambung. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220227030250-17-318731/rusia-ukraina-perang-bikin-harga-cpo-melambung
Gharib, C., Mefteh-Wali, S., Serret V., & Jabeur, S.B. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on crude oil prices: evidence from econophysics approach. Resources Policy, 74.
Kementerian Keuangan. (2022). Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/bantuan-langsung-tunai-minyak-goreng
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Pemerintah luncurkan BLT minyak goreng, jaga daya beli masyarakat untuk penuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3993/pemerintah-luncurkan-blt-minyak-goreng-jaga-daya-beli-masyarakat-untuk-penuhi-kebutuhan-di-ramadhan-dan-idul-fitri
Kementerian Perdagangan. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah.
Kementerian Perdagangan. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat.
Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit.
Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit
Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Minyak Goreng Curah.
Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R.A. (2018). Analisis kebijakan pemerintah terhadap harga realisasi penjualan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di tingkat petani swadaya di provinsi sumatera barat. Jurnal teknologi industri pertanian, 28(3), 342-352.
Oktarina, S. D., Nurkhoiry, R., Amalia. R., Pradiko, I., & Rahutomo, S. (2022). Dampak ketidakpastian covid-19, iklim, dan kompleksitas lainnya pada industri kelapa sawit. Warta PPKS, 27(2), 70-77.
Qudus, M., A. (2021). Intervensi pemerintah terhadap harga pasar menurut ibnu khaldun perspektif hukum islam. Al-Warsiqah jurnal hukum ekonomi syariah, 12(2), 50 - 58.
Sitorus, R.R., Napitupulu, D., & Elwamendri. (2017). Analisis integritas harga tbs dinas perkebunan dan harga pembelian tbs petani kelapa sawit di kecamatan sungai bahar kabupaten muaro jambi. Jurnal ilmiah sosio ekonomika bisnis, 20(1).
Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. JAP, 10(8), 79 - 92.
Trade Policy Journal
